Oleh: Devi Kausar, Sarojini Imran, Dini Rosmalia

Penelitian hibah Kemendikbudristek telah berjalan dua tahun, yang pelaksanaannya di lakukan di provinsi Yogyakarta dan Bali, Tim peneliti yang terdiri Dekan Fakultas Pariwisata, ibu Devi Kausar, PhD., CHE (Ketua Tim), dengan beranggotakan, Dr. Ir. Sarojini Imran, M.Si, Ketua Pusat Kajian dan Pengembangan Pariwisata ( PKP2) Fakultas Pariwisata dan Dr. Dini Rosmalia, ST., M.Si, Kaprodi Arsitektur, Fakultas Teknik UP. Penelitian ini juga bermitra dengan Dr. Agustan (– BRIN) dan Prof. Joseph M. Cheer dari Wakayama University, Japan.

Tujuan penelitian awal adalah untuk mengkaji peran asosiasi industri pariwisata dalam mitigasi bencana yang dapat mempengaruhi pariwisata, juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan pemerintah dan swasta (khususnya antara instansi pemerintah dan asosiasi industri pariwisata) dalam perencanaan penanggulangan bencana, serta menentukan strategi prioritas untuk melaksanakan kemitraan. Untuk itu diadakan Focus Group Discussion yang mengundang para pakar, yaitu pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kemenparekraf, Disaster Risk Reduction Center UI, pakar kebencanaan, pakar sertifikasi, perwakilan Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) dan Indonesian Tour Leaders Association (ITLA).

Penelitian menggali lebih dalam apakah industri pariwisata khususnya melalui asosiasi industri dapat lebih berperan aktif dalam perencanaan & pengelolaan pariwisata yang berbasis kebencanaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Dan apakah dalam pelaksanaannya Asosiasi industri pariwisata dapat bekerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana dan pemerintah daerah mulai dari tahap pra-bencana. Kemitraan pemerintah dan swasta diharapkan tidak hanya memfasilitasi respons dan pemulihan pascabencana, tetapi berpotensi meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan pra-bencana

 Hasil diskusi menunjukan bahwa Kebijakan berbasis kebencanaan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah belum terlihat berjalan dengan baik, sehingga perlu adanya peningkatan peran asosiasi dalam edukasi dan sosialisasi kebencanaan; Perlu peraturan yang menguatkan kelengkapan dalam fasilitas kebencanaan; Perlu adanya lembaga khusus untuk pengelolaan krisis yang dibentuk secara permanen dan terprogram dan beranggotakan perwakilan pemerintah, asosiasi industri pariwisata dan stakeholders. Serta adanya panduan/pedoman pengelolaan kebencanaan yang disosialisasikan secara berkala dan terprogram. Hal ini menguatkan bahwa perlu diciptakan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi penyedia jasa industri pariwisata (khususnya di Bali) dalam melibatkan peran serta pihak pengusaha dalam kesiap siagaan bencana.

Dalam Penelitian di tahun ke dua, dilaksanakan di Bali dengan melakukan wawancara dengan tim BPBD Bali dan wawancara dengan pengelola Hotel di Nusa Dua. Pihak BPBD Provinsi Bali yang diwawancarai antara lain Bapak Tresna Budi, Bapak Gede Suardita Bapak Dewa Ketut Subawa, Bapak Swanjaya. Bapak Rio.

Sertifikasi kesiapsiagaan bencana dirintis mulai tahun 2014 atas inisiatif BPBD. Indikator dikembangkan secara swadaya oleh BPBD tanpa dukungan anggaran khusus. Sertifikasi dilakukan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh berbagai hotel dan usaha terkait pariwisata. Pada tahun 2020, sertifikasi dimasukkan ke dalam Perda, sehingga sertifikasi kesiapsiagaan bencana (SKB) mempunyai dasar hukum sejak tahun tersebut. Dalam melalukan sertifikasi terdapat empat tahap yaitu pendaftaran oleh dunia usaha, pengisian formulir self assessment, desk assessment dan asesmen lapangan oleh tim BPBD. Terdapat empat kriteria penilaian SKB yaitu: 1) Pengetahuan (13 indikator) 2) Mitigasi (15 indikator) 3) Kesiapsiagaan dan kapasitas respon (17 indikator) 4) Keamanan (6 indikator) Sertifikasi dilakukan tanpa biaya dan berlaku tiga tahun.

Sebagai kelanjutan dari hasil wawancara, pada Senin, 19 September 2022, diadakan kembali FGD di Jakrata , di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat.

Tim Pakar pakar yang diundang meliputi:

1.Dr. Agus Wibowo (Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana – Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
2.Danesta (Koordinator Manajemen Krisis mewakili Direktur Tata Kelola Destinasi – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
3.Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi., PhD (Director of Disaster Risk Reduction, Universitas Indonesia)
4.Dr. Andi Eka Sakya (Pakar Kebencanaan)
5.Ir. Sumarna F. Abdurahman, MSc. (Pakar Sertifikasi)
6.Ir. Swasetyo Yulianto (pakar komunikasi data kebencanaan independen)
7.PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation – ITDC)
8.dr. Yuno Abeta Lahay (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia – PHRI)
9.Braja Eka Sukma, M.Par, CHA, CHIA (Indonesian Hotel General Manager Association – IHGMA)
10.Robert Alexander S. Moningka, S.Tr.Par (Indonesia Tour Leaders Association – ITLA)
11.Dr. Nunung Rusmiati, MSi. (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies – ASITA

FGD yang dilakukan dengan tujuan untuk diseminasi hasil-hasil penelitian tahun pertama (2021 – 2022), Pembahasan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali untuk industri pariwisata dan usaha jasa terkait lainnya. Dan untuk menggali masukan dari para ahli terhadap kerangka kemitraan atau kolaborasi pemerintah dan swasta dalam kepariwisataan yang siaga bencana.

Kesimpulan poin-poin utama yang dapat diperoleh dari para pakar agar dapat terwujud kemitraan atau kolaborasi pemerintah dan swasta adalah sebagai berikut:

1.Sertifikasi diharapkan tidak tumpang tindih. Menurut sebagian pakar, terutama praktisi perhotelan, SKB dapat diintegrasikan ke dalam sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability
2.(CHSE) yang dikoordinir oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun demikian pakar dari BMKG mengingatkan bahwa tumpang tindihnya sertifikasi harus dinyatakan dengan hati-hati, karena terkadang terdapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga di dalam maupun luar negeri yang memiliki substansi yang hampir sama. Perwakilan BNPB menyampaikan perlu kajian mengenai sertifikasi dan persyaratan apa yang ada pada industri perhotelan dan intervensi apa yang perlu dilakukan.
3.Semangat berbagi-pakai data dan informasi. Data dapat dikumpulkan oleh berbagai instansi namun sifatnya terbuka.
4.Perlunya pengarusutamaan mitigasi kebencanaan dalam pendidikan. Perwakilan BNPB menyebutkan bahwa telah terdapat program satuan pendidikan aman bencana. Perwakilan ITLA menyebutkan potensi daya tarik wisata disaster tourism seperti Museum Tsunami sebagai sumber daya edukasi tanggap bencana. Perwakilan Kemenparekraf menginformasikan mengenai penggabungan desa wisata dan desa mtangguh bencana di beberapa destinasi.
5.Perlunya Business Continuity Plan (BCP), walaupun sifatnya voluntary namun penting untuk didorong sehingga ketika terjadi bencana, usaha pariwisata cepat bangkit kembali
6.Mekanisme saving system/funding sebagaimana salah satu wujud dari public private partnership. Mekanisme yang dimaksud adalah perusahaan menyisipkan sebagian dari revenue-nya untuk dapak diakses kembali saat membutuhkan dana untuk melakukan pelatihan/drill dalam rangka membangun usaha yang siaga bencana. Namun demikian, sebagian besar pakar menganggap mekanisme ini sulit untuk dilakukan.
7.Infrastruktur/sarpras, dapat diakses untuk kepentingan semua.
8.Monitoring, evaluasi, dan audit berkala

Tahapan selanjutnya penelitian tahun 2022 ini adalah penelitian terakhir dari tahun jamak (2 tahun). Tahapan selanjutnya adalah mengupayakan pengumpulan data perbandingan dengan industri pariwisata Jepang dapat segera dilaksanakan. Setelah memperoleh data perbandingan, direncanakan sebuah artikel berupa luaran tambahan.

 

Share with Your Friends